Kamis, 09 Juli 2015

PEREMPUAN dan POLITIK, 2004

GEREJA dan POLITIK
 Kedudukan dan peran perempuan dalam menghadapi Pemilu*

  oleh Pdt.Augustien Kapahang Kaunang


1. Pengertian
Politik berasal dari kata bahasa Yunani yaitu polis yang secara hurufiah berarti benteng lalu berarti kota, kemudian berarti negara /negara kota (Verkuyl,1967:69, Sirait,2001:22). Dari asal usul kata ini dikembangkanlah berbagai pengertian tentang politik. Pdt.Dr.A.A.Yewangoe mengartikan politik sebagai :
-          seni memerintah untuk mencapai tujuan tertentu yaitu untuk mendirikan negara. Dalam pengertian inilah orang berbicara tentang “politik praktis”.
-          kemauan bersama untuk membangun dan memlihara polis,
-          suasana di mana setiap orang yang berkehendak baik dapat saling membina dan membangun dirinya masing-masing bagi kesejahteraan polis itu sendiri,
Atas dasar tiga pengertian di atas ini, maka setiap orang Kristen harus terlibat dalam politik. Keterlibatan orang Kristen dalam politik adalah suatu panggilan (Yewangoe, 2002:162).
Orang Kristen  di Indonesia sebagai komunitas orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan ( dalam bahasa Yunani“Kurios” atau dalam bahasa Ibrani “Mesias”)  mempunyai hak dan kewajiban serta peran yang sama dengan sesama warga negara di bumi Indonesia ini, biarpun secara nasional kita minoritas (band. Singgih  dalam Berjalan dengan Allah, 2003:28,29).


2.  Latar Belakang Permasalahan
Mengapa kedudukan dan peran perempuan dalam Pemilu 2004 ini menjadi salah satu pokok percakapan kita dalam Konsultasi Etika Poltik yang diselenggarakan oleh GMIM ?
Hemat saya, ada  tiga alasan utama.
Pertama, Perempuan sebagai manusia Gambar Allah di bumi ini (bersama dengan kaum laki-laki), mayoritas masih diposisikan dan atau memposisikan (diri) untuk hal-hal tertentu, seperti a.l. bekerja atau berkarya di dapur, rumah, rumah sakit, pelayan toko/restoran, usaha-usaha karitatif, resepsionis di kantor-kantor, sekretarisnya bos di perusahaan.
Kedua, Perempuan adalah kaum mayoritas yang mengalami kehidupan yang tidak layak, seperti menjadi korban kekerasan, perdagangan (trafiking). Data yang dihimpun oleh LSM Swara Parangpuan berdasarkan berita media massa di Sulawesi Utara ini menyebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dari tahun 2002 ke tahun 2003 meningkat. Tahun 2002 terlapor 376 kasus, Januari-Juni 2003 terlapor 314 kasus. Trafiking dapat melalui cara direkrut, dikumpulkan, dikirim, dipekerjakan dengan tujuan eksploitasi (pemerasan, penghisapan) untuk suatu pekerjaan tertentu maupun untuk suatu pekerjaan dalam kegiatan seks komersial. Trafiking juga bisa terjadi tanpa dikirim keluar daerah/negeri, dan hanya terjadi dalam desa/kota/daerah sendiri juga di kampus bahkan tak terkecuali dalam dan oleh keluarga sendiri. (Hal yang terkahir ini, diungkapkan oleh beberapa peserta dalam acara Seminar dan Lokakarya menyongsong ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Trafiking Perempuan dan Anak di Provinsi Sulawesi Utara pada hari Kamis, 20 November 2003, juga oleh para peserta Pendidikan Pemilih Bagi Perempuan, 29 Februari – 2 Maret 2004).
Ketiga, Menurut para feminis umum dan khusus (teolog feminis dari berbagai agama), salah satu penyebab perempuan masih terus didiskriminasikan, disubordinasikan dan terpinggirkan dalam kehidupan bermasyarakat selama ini ialah faktor agama, maksudnya ajaran/dogma agama-agama (band. Laporan Pertemuan Feminis Antar Agama, 1998, juga Tulisan-tulisan dalam Lokakarya Penulisan Teologi Feminis, 2003). Tentu dalam konteks kita maksudnya ialah dogma gereja-gereja. Mengapa demikian ? Bukankah dogma gereja-gereja dilandaskan pada Alkitab ? Ada apa dengan Alkitab kita ? Alkitab yang dalam iman, kita percaya sebagai Firman Allah, namun kita tahu juga bahwa Alkitab sebagai suatu karya sastra dari umat Yahudi dan orang Kristen mula-mula, lahir dari suatu konteks yang patriarkhis. Kaum laki-laki yang mengatur, memerintah dan menguasai tata hidup berkeluarga, berumat dan bermasyarakat (band. Rowe & Schofield, 2001: 8). Sebab itu, tidaklah heran bila peran dan kepentingan kaum perempuan sangatlah kurang ditulis dalam alkitab.  Dalam kata lain, Alkitab sebagai suatu karya sastra telah turut menyebarkan tata masyarakat partiarkhis (kalau  bukan turut melegalkannya).  Dan lebih parah lagi, dalam sejarah kekeristenan/sejarah gereja sampai kira-kira pertengahan abad XX, orang Kristen menafsirkan dan melahirkan dogma-dogma yang kemudian menjadi  “taurat baru”  dalam bentuk Peraturan-peraturan  dan kebijakan-kebijakan gereja-gereja.  Dogma gereja-gereja yang seharusnya a.l mengungkapkan kemuliaan Tuhan (doxology)  dan untuk kebaikan, keadilan , kesederajatan manusia laki-laki dan perempuan yang adalah Imago Dei (Gambar Allah), tidak dibuat olehnya.  Hal ini berdampak. dalam hal kepemimpinan/kepelayanan gereja-gereja, di mana kaum perempuan masih berada di pinggiran, padahal kaum perempuan yang paling aktif dalam menjalankan tugas-tugas gereja yaitu bersaksi, bersekutu dan berdiakonia. Perempuan baru berada pada tataran pelaksana, belum sebagai pengambil keputusan strategis dalam komunitas bersama laki-laki dan perempuan.

3. Dasar dan Refleksi Teologis
Walaupun memang Alkitab lahir dan ditulis dalam bingkai patriarkhis, tokh terdapat celah-celah yang saya yakin ini adalah pekerjaan Roh Kudus untuk melihat kehendak Tuhan Allah yang sesungguhnya mengenai kedudukan dan peran perempuan dalam kesederajatan dan kebersamaan dengan laki-laki. Beberapa celah dimaksud a.l. ialah :
-          Manusia diciptakan oleh Allah untuk mengusahakan dan memelihara bumi ini (Kej. 2:15, band. Kej. 1:26-28, Kej. 2:18). Tuhan Allah memberi mandat kepada manusia untuk menata tempat tinggalnya : kotanya, negaranya; dan dengan demikian manusia sendiri yang menata hidupnya. Umat Tuhan harus bertanggung jawab atas keamanan, ketertiban, kesejahteraan bersama berdasarkan pedoman hidup yang diberikan Tuhan Allah. Pedoman hidup itu kita kenal dengan Decalog (10 Hukum Tuhan). Atas dasar teologis ini, setiap orang (perempuan dan laki-laki) terpanggil untuk terlibat dalam proses penataan hidup bersama sesuai kehendak-Nya. Penataan hidup bersama ini yang oleh negara kita dipercayakan kepada lembaga legislatif sebagai pembahas dan pengambil keputusan terakhir atas berbagai aturan, program dan anggaran yang dirancang oleh eksekutif.
-          Perempuan dalam kiprahnya di bidang politik praktis, dapat belajar dari Debora, Wasti dan Ester. Debora sebagai seorang nabi dan juga seorang hakim/pemimpin umat pada masanya, menjalankan tugas sesuai dengan kehendak Tuhan. Wasti sebagai isteri raja berani menolak perintah raja yang adalah suaminya sendiri, sebab kecantikannya bukan untuk dipertontonkan kepada khalayak ramai. Ester sebagai seorang isteri raja, dapat mempengaruhi keputusan suaminya  yaitu untuk keselamatan orang lain. Debora adalah contoh bagi kita untuk tidak lagi berpemahaman bahwa hanya laki-laki yang dapat menjadi pemimpin. Sedangkan Wasti dan Ester adalah contoh yang baik untuk kaum perempuan yang cantik, pejabat (eksekutif, legislative, yudikatif) dan  isteri seorang pejabat untuk memperjuangkan harkat dan martabat kaum perempuan serta untuk keselamatan bangsa.
Dorongan dan sokongan bagi kaum perempuan yang mampu (secara kualitas bukan uang) dan mau berkarya di bidang politik praktis harus kita berikan tempat seluas-luasnya dan sebesar-besarnya (bukan sekedar memenuhi quota minimal 30%). Kaum perempuan yang mampu dan mau, beranilah menyatakan kebenaran, keadilan dan kejujuran untuk kebaikan semua orang tanpa diskriminasi. Perbaiki citra buruk tentang politik seperti yang selama ini kita dengar, agar polis kita menjadi tempat yang indah dalam memaknai kehidupan yang Tuhan berikan, dan agar kegiatan politik menjadi arena pelayanan yang halal bagi siapapun yang bertalenta di bidang ini.
-          Ulangan 30:11-29  yang berisi perintah Tuhan kepada umat Israel melalui Musa tentang hal memilih. Bagian ini berada di bawah judul besar Perjanjian dengan Allah diperbaharui (mulai pasal 29). Siapakah yang dimaksud dengan umat Israel? Pasal 29:ll dan 18, secara eksplisit menyebut perempuan juga sebagai alamat dari Firman Tuhan ini. Menarik sekali, bahwa Perjanjian dengan Allah ini berisi Firman Tuhan kepada semua orang tanpa pandang jenis kelamin, status sosial, umur dan bangsa agar menggunakan kesempatan untuk memilih. Ada dua pilihan yang diperhadapakan, yaitu kehidupan atau keberuntungan  dan kematian atau kecelakaan (ayat 15) atau dalam ayat 19 : kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Masing-masing pilihan punya hakikat dan akibatnya. Memilih kehidupan atau keberuntungan atau berkat berarti hidup menurut kehendak Tuhan dan akan lanjut umur serta diberkati Tuhan di mana saja. Sedangkan  memilih kematian atau kecelakaan atau kutuk berarti berpaling dari Tuhan, menyembah allah lain dan tidak akan lanjut umur bahkan akan binasa. 
Biarpun Tuhan melalui Musa memberi pilihan untuk dipilih oleh umat, namun Tuhan yang menginginkan agar manusia tetap hidup yang diberkati, maka ada ajakan untuk memilih kehidupan, supaya engkau dan keturunanmu hidup di tanah tempat tinggalmu.
Luar biasa bagian alkitab ini. Allah sangat menghormati hak azasi manusia. Manusia diberi kesempatan untuk memilih sendiri apa yang ia mau terjadi dalam hidupnya. Tidak ada unsur paksaan. Yang ada ialah unsur pendidikan. Allah mendidik manusia untuk dapat mengambil keputusan tentang hidupnya dan keturunannya. Allah tidak menghendaki manusia bermasa bodoh tentang hidupnya. Apapun yang akan dipilih manusia, hendaklah dilakukan dengan penuh kesadaran.
            Memilih kehidupan, keberuntungan dan berkat, kiranya menjadi pilihan orang
            percaya.


4. Komitmen
    Perempuan sebagai Hawa yang berarti Ibu dari segala yang hidup, hendaknya memilih kehidupan. Menghadapi Pemilu nanti, kiranya pilihan kita akan jatuh pada memilih kehidupan, memilih calon legislatif (DPRD Kota/Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden serta Partai Politik yang memperjuangkan kehidupan kaum perempuan dan anak-anak yang masih sampai sekarang paling banyak mengalami diskriminasi dan kekerasan.
    Makin banyak kaum perempuan menggunakan hak dipilih dan memilih, makin besar dan kuat suara perempuan diserukan untuk menentukan perubahan (lihat Poster yang diterbitkan oleh Biro Pelayanan Wanita PGI-Sekretariat Jaringan Mitra Perempuan KWI dan United Nations Development Programme). 
 
5. Penutup                
Puji Tuhan, ada kesempatan yang indah untuk duduk bersama perempuan dan laki-laki terutama dengan para calon legislatif dan aktivis partai politik dalam membicarakan Gereja dan Politik. Apalagi  hari ini, 8 Maret, secara internasional, kaum Perempuan merayakan Hari Perempuan Sedunia. 

Referensi :
Laporan Pertemuan Feminis Antar Agama, Yogyakarta, 23-25 Juli 1998, yang diselenggarakan   oleh Kelompok Perempuan Sadar Dan Institut Dialog Antar Iman.

Lokakarya  Penulisan Teologi Feminis, Yogyakarta, 12-15 Mei 2003., yang diselengarakan oleh Pusat Studi Feminis Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana.

Pendidikan Pemilih Bagi Perempuan, Kinilow-Tomohon, 29 Februari – 2 Maret 2004., yang diselenggarakan oleh Biro Pelayanan Wanita PGI – Sekretariat Jaringan Mitra Perempuan KWI yang didukung oleh United Nations Development Programme.

Rowe & Schofield, Sejarah Pemikiran Politik Yunani & Romawi. Diterjemahkan oleh Hermanto,Setyo;    Ananda,Aris; Budi Santoso, Tri Wibowo. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001.
        
Seminar dan Lokakarya Menyongsong Ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Trafiking Perempuan dan Anak di Provinsi Sulawesi Utara, Manado, 20 November 2003, yang diselenggarakan oleh PKK Provinsi Sulawesi Utara.

Singgih, E.G., “Dasar Teologis Bagi Kegiatan Politis Orang Kristen di Indonesia Menjelang Pemilu 2004”, dalam  Kapahang-Kaunang, Augustien; Tampi,Piet; Supit, Marthin; Pangaila-Kaunang,Lientje (penyunting), Berjalan Dengan Allah. Buku Peringatan 40 Tahun Fakultas Teologi  Universitas Kristen Indonesia Tomohon 1962-2002. Tomohon: Lembaga Telaah Agama dan Kebudayaan, 2003.

Sirait, Saut, Politik Kristen di Indonesia. Suatu Tinjauan Etis. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001.

Verkuyl, J., Ras Bangsa Geredja Negara Etika Politika. Djakarta : Badan Penerbit Kristen, 1967.

Yewangoe, A.A.,  Agama-Agama dan Kerukunan. Jakarta : BPK Gunung Mulia, 2002

                                                                                              Tomohon, 6 Maret 2004

* Disampaikan dalam Konsultasi Etika Politik yang diselenggarakan oleh Sinode GMIM, bertempat di gedung GMIM Sentrum Manado, 8 Maret 2004. Materi ini merupakan pengembangan materi yang berjudul “Politik dan Perempuan” yang dimuat dalam Tabloid Mimbar Bersama, No.75 Tahun II,  20-26 Desember 2003 dan dalam Tabloid Dimensi edisi 4 Minggu IV Februari 2004.

Rabu, 08 Juli 2015

REFLEKSI HUT PI dan PK GMIM 12 JUNI 2015



Ke-injili-an dan ke-ekumenisan GMIM
Refleksi di HUT ke-184 Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen di Tanah Minahasa
Oleh : Karolina Augustien Kaunang
Sangat jelas dalam nama GMIM bahwa ia adalah gereja yang Injili. Gereja yang berdasar dan berakar pada kabar baik  dari Dia, si Kabar Baik itu sendiri. Dia itulah Kepala GMIM.  GMIM secara lembaga baru dimulai pada 30 September 1934. Tahun ini ia akan berusia 81 tahun. Untuk sampai pada tanggal 30 September 1934 itu, tak lepas dari konteks kekristenan di tanah Minahasa yang sudah dimulai sejak kedatangan para misionaris/zendeling dengan membaptis orang-orang pribumi. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1500-an. Itu berarti Injil sebagai Kabar Baik telah terdengar dan disemai sejak itu, sekitar 500-an tahun silam, meski kemudian ada satu masa sepertinya kekristenan hilang tak berbekas. Pada tahun 1675, Ds. Montanus, pendeta gereja Protestan pertama dari Belanda mengunjungi Manado. Pada tahun 1821, Joseph Kam mengirim dua misionaris yaitu Muller dan Lammers ke Manado. Kemudian pada tahun 1827, Kam  mengirim lagi  misionaris G.J.Hellendorn ke Manado. Tugas pertamanya ialah memelihara jemaat kecil  orang-orang Eropah dan juga memberi banyak perhatian kepada kelompok kecil  orang-orang Kristen pribumi yang tinggal di sepanjang pantai Manado. Pengkristenan secara intensif baru dimulai saat kedatangan dua misionaris dari Jerman yang diutus oleh Badan Pekabaran Injil Belanda (NZG = Nederlandse Zendeling Genootschap) pada 12 Juni 1831 yaitu Johann Friedrich Riedel di Tondano dan Johann Gottlieb Schwarz di Langoan. Keduanya melayani sampai akhir hayatnya di tanah Minahasa. Tanggal 12 Juni ini  kemudian dikenal dalam lingkungan GMIM sebagai Hari Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen di Minahasa.  Antara tahun 1831-1864 hampir seluruh kampung/desa di Minahasa telah mendengar dan menerima Injil. Pada tahun 1880, sudah 80% penduduk Minahasa menjadi Kristen.
Kekristenan di Minahasa telah tumbuh, berkembang dan berbuah a.l. lahirnya berbagai denominasi gereja. Menurut data di Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara tahun 2010 terdapat puluhan denominasi Protestan di tanah adat Minahasa, seperti di Kota Manado 50 denominasi, di Tomohon 12 denominasi, di Minahasa 31 denominasi, di Minahasa Selatan 23 denominasi. Kenyataan ini menunjukkan bahwa GMIM hanyalah salah satu dari sekian puluh denominasi gereja yang ada di tanah Minahasa. Memang dari segi kuantitas, GMIM beranggotakan paling banyak.
Setiap denominasi memiliki identitasnya sendiri. Identitas inilah yang menentukan kualitasnya. Karena itu, tidak ada alasan apapun juga untuk saling menyalahkan apalagi merasa benar sendiri dan merasa yang paling berhak di hadapan Tuhan, Kepala Gereja.
Orang Kristen Minahasa menjadi pekabar injil melalui a.l. profesi guru di luar tanah Minahasa. Gereja Toraja misalnya, yang secara lembaga ada di beberapa provinsi, menyatakan bahwa di Minahasa tidak akan ada Gereja Toraja, demikian ungkap Ketua Sinode GT saat menerima mahasiswa Fakultas Teologi UKIT yang berPPL (Program Pengalaman Lapangan) Juni-Juli 2014. Sebab yang memperdengarkan injil kepada orang Toraja  antara lain para guru dari Minahasa. “… Keduapuluh orang murid ini telah mendengar berita Injil keselamatan ini dari para guru-guru sekolah Landschap (anggota Indische Kerk) yang dibuka oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1908. Para guru tersebut berasal dari  Ambon, Minahasa, Kupang dan Jawa” (lihat Kata Sambutan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dalam Alkitab cetakan khusus atas syukur dan peringatan 100 Tahun Injil Masuk Toraja 1913-2013). Lain lagi  dengan 3 gereja anggota GPI lainnya yaitu Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat (GPIB), Gereja Protestan Maluku (GPM), Gereja Masehi Injili Timor (GMIT), yang karena sejarahnya sama berasal dari Indische Kerk, maka keempat gereja ini bersepakat untuk tidak mendirikan jemaat gerejanya di daerah/wilayah pelayanan sesama gereja anggota GPI ini. 
GMIM selama ini terus menjalin hubungan ekumenis dan terlibat aktif dalam dan dengan berbagai denominasi gereja. Ia juga menjadi anggota dalam badan-badan ekumenis nasional dan internasional seperti  : Sinode Am Gereja-Gereja di Sulawesi Utara dan Tengah serta Gorontalo, Gereja Protestan di Indonesia (GPI), Dewan Gereja-Gereja di Indonesia/Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (DGI/PGI), Gereja Protestan di Indonesia (GPI), Christian Conference of Asia (CCA), World Alliance of Reformed Churches/World Communion of Reformed Churches (WARC/WCRC), World Council of Churches (WCC), Basel Mission/Mission 21, Evangelisches Missionswerk in Sudwestdeutschland (EMS); juga mengembangkan kerjasama kemiteraan dengan a.l.  Evangelisches Kirche in Hessen-Nassau (EKHN), Uniting Church of Australia (UCA) dan Gereja di Jepang dan Korea.   
Ke-injili-an GMIM sampai masa kini, biarlah terus bercahaya dari tanah Minahasa. Biarlah anggota jemaat pergi dan tersebar ke seluruh dunia. Biarlah mereka berkarya, berakar dan bertumbuh di sana tanpa diikat oleh ‘birokrasi’ gereja asalnya. Untuk itu, jati diri ke-injili-an anggota-anggota jemaat  terus diisi dengan pendidikan yang berkualitas terpuji di dan dari tanahnya sendiri agar berisi Injil yang menyelamatkan. Pada gilirannya bila ia pergi  ‘ke seluruh dunia’, ia akan kuat dan berkreasi di sana.
Biarlah GMIM sebagai lembaga hanya tetap berada di tanah Minahasa. Biarlah GMIM menjadi Garam dan Terang Dunia, tanpa mendirikan jemaat-jemaat di seluruh dunia. Biarlah ke-injili-annya bersatu dengan ke-ekumenisan-nya. Semoga !
Tomohon, 12 Juni 2015






AWAL PERMASALAHAN DI UKIT YPTK GMIM, Februari 2015



Dari Kepentingan Pribadi menjadi Keputusan Gerejawi *

Oleh Karolina Augustien Kaunang*


Pengantar
Menulis kembali awal persoalan yang ditimpakan ke Universitas Kristen Indonesia Tomohon (UKIT) setelah hampir 10 tahun ini (Maret 2005 – 2015), tidaklah mudah. Sebab selama kurun waktu ini ada banyak hal yang tidak dapat dilukiskan dengan tulisan. Terlalu banyak dan beragam ‘rasa, sikap dan laku’: sedih, pilu, miris, inferior, tersudut, tertekan, tak berdaya, marah, bertahan, berjuang, melawan, berontak, saling curiga, dari setiap insan yang mengalami langsung peristiwa ini. Ada pula yang tidak dapat diungkap kepada teman dekat sekalipun, apalagi dipublikasikan, karena berada dalam wilayah yang dikenal dalam teori penggembalaan yaitu ‘rahasia jabatan’.
Oleh karena itu, tulisan ini hanya mengacu pada beberapa dokumen yang pernah saya tulis1 tentang saat-saat mulainya (Maret 2005) sampai pada saat paling genting dan mencekam (medio 2006-2007) yang ada pada saya2 dan beberapa dokumen3 kemudian memberi evaluasi dan refleksi di masa kini. Tulisan ini lebih banyak pengulangan dari dua tulisan saya sebelumnya. Tentu saja sebagai penulis sangatlah dipengaruhi oleh ‘rasa, sikap dan laku’ pribadi selaku pelaku sejarah yang menjadi korban. Ya, saya menulis ini dari perspektif sebagai korban.

Persiapan dan Pemilihan Rektor
Pada bulan Februari 2005, masa jabatan Rektor UKIT a.n. Pdt. Dr. A.O. Supit diperpanjang oleh Badan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Gereja Masehi Injili di Minahasa (YPTK GMIM) dengan salah satu tugas untuk mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan Rektor dan Para Pembantu Rektor. Rektor mengeluarkan SK Panitia Pelaksana Pemilihan Calon Rektor dan Calon Para Pembantu Rektor tanggal 22 Maret 2005. Kemudian Rektor mengeluarkan SK Panitia Penjaringan Calon Rektor dan Calon Para Pembantu Rektor tanggal 28 April 2005. Personalia dua panitia ini sama.4  Ada keanehan. Seharusnya SK Panitia Penjaringan dulu baru kemudian SK Panitia Pelaksana Pemilihan. 
Antara tanggal 22 Maret 2005 dan 28 April 2005, Panitia mengadakan percakapan dengan Rektor, Ketua dan Sekretaris YPTK GMIM (periode 2000-2005) bertempat di ruang kerja Ketua YPTK GMIM. Sebagai Panitia, kami perlu pendapat dari Pengurus YPTK GMIM berkaitan dengan Tata Cara Pemilihan/Penetapan Calon Rektor dan Calon Para Pembantu Rektor UKIT berdasarkan Surat Keputusan BP YPTK GMIM Nomor: 02/KEP.YPTK/III.2005 tanggal 21 Maret 2005. Dalam lampiran surat ini tertulis a.l. Butir 11. Senat memilih 3 (tiga) orang calon Rektor dan 2 (dua) calon Pembantu Rektor yang memperoleh suara terbanyak untuk diajukan kepada Badan Pengurus YPTK-GMIM guna penetapannya. Butir 12. Ketiga Calon Rektor dan dua  Pembantu Rektor yang terjaring oleh Tim Teknis/Panitia Pemilihan dibuatkan berita acara yang diserahkan kepada Ketua Senat untuk diusulkan kepada YPTK-GMIM selaku Badan Penyelenggara Universitas Kristen Indonesia Tomohon untuk mendapatkan pertimbangan dan keputusan. Dalam SK BP YPTK ini disertakan Surat Edaran Tentang Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 2705/D/T/1998 tanggal 2 September 1998. Selaku Ketua Panitia, saya meminta penegasan tentang dua butir di atas diperhadapkan dengan Hasil Keputusan Rapat Senat UKIT pada Selasa, 26 April 2005 butir 3 yaitu Senat mengusulkan 3 nama calon Rektor kepada BP YPTK, dan merekomendasikan suara terbanyak yang dipilih sebagai Rektor. Waktu itu, saya  mengatakan, “kalau hasil keputusan senat UKIT merekomendasikan suara terbanyak yang dipilih oleh BP YPTK GMIM menjadi Rektor, maka sebaiknya hanya satu nama saja yang dikirim ke BP YPTK GMIM.” Tetapi Ketua BP YPTK GMIM mengatakan, “keputusan tertinggi tidak boleh dianulir oleh keputusan yang lebih rendah.” Dengan demikian, hasil rapat Senat UKIT tidak berlaku. Jadi, tetap tiga nama calon Rektor yang diusulkan dan nanti BP YPTK GMIM yang akan menetapkan siapa di antara tiga calon yang akan menjadi Rektor.
Panitia bekerja sebagai Tim Teknis/Pelaksana berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu Statuta UKIT 2001 dan SK BP YPTKdi atas. Sekali lagi, hasil rapat Senat UKIT tanggal 26 April 2005 butir 3 tidak menjadi acuan kerja Panitia. Kami mulai dengan melaksanakan penjaringan bakal calon dari 7 Fakultas dan Program Pascasarjana Teologi UKIT. Kelengkapan administrasi dari sejumlah nama bakal calon, kami teliti dengan saksama. Para bakal calon Rektor yang memenuhi syarat administrasi ialah: 1. Ir. Piet H. Wongkar (diusulkan oleh F.Hukum dan F.Pertanian). 2. Pdt.Dr.R.A.D. Siwu, MA, Ph.D (diusulkan oleh F.Teol, F. Hukum, F. MIPA, Pascasarjana). 3. Dra. R.  Sumarauw, MSi (diusulkan oleh F.KIP). 4. Pdt. Dr. A.F. Parengkuan,M.Th (diusulkan oleh F.Teol). 5. Pdt. K.A.Kapahang-Kaunang, MTh (diusulkan oleh F.Teol). 6. Ir. W.Najoan (diusulkan oleh F. Pertanian). Hasil penjaringan ini diserahkan kepada Rektor. Sampai di sini tugas sebagai Panitia Penjaringan telah selesai.
Selanjutnya, sebagai Panitia Pelaksana Pemilihan, kami menempuh langkah-langkah berikut: Kami menyurat kepada Para Balon (Bakal Calon) Rektor untuk menyiapkan secara tertulis Visi dan Misinya untuk dipresentasikan secara terbuka di hadapan Senat UKIT dan sivitas UKIT. Pada hari Kamis, 26 Mei 2005 dilaksanakan pemaparan visi dan misi para balon. Hanya 4 balon yang menyampaikan visi dan misinya, 1 balon hanya memasukkan secara tertulis/tidak hadir (Ir. W. Najoan), dan 1 balon tidak memasukkan visi dan misinya (Pdt. K.A. Kapahang-Kaunang, M.Th). Dengan demikian hanya 4 balon yang layak untuk mengikuti Pemilihan calon Rektor. Mereka adalah Ir. Piet H. Wongkar, Pdt. Dr. R.A.D. Siwu,MA, Ph.D, Dra. R. Sumarauw, MSi, Pdt. Dr. A.F. Parengkuan.
Atas undangan Ketua Senat yang adalah Rektor UKIT, pelaksanaan pemilihan berlangsung pada hari Selasa, 19 Juli 2005 bertempat di Aula UKIT. Pelaksanaan pemilihan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan, berjalan lancar: hanya satu kali jalan, sebab hanya menjaring 3 nama calon rektor dan 2 nama calon untuk masing-masing Pembantu Rektor berdasarkan urutan pengumpulan suara terbanyak. Tiga nama calon rektor yang terjaring adalah: 1. Ir. Piet H. Wongkar (16 suara). 2. Pdt. Dr. R.A.D. Siwu,MA,Ph.D (10 suara).3. Pdt. Dr.A.F. Parengkuan (1 suara). Saat pemilihan selesai, kami Panitia telah menyediakan format hasil pemilihan (penjaringan), sehingga langsung diserahkan kepada Ketua Senat UKIT. Sampai di sini pekerjaan kami sebagai Panitia Pemilihan telah selesai.5 Sangat jelas bagi semua pemilih waktu itu ialah hasil pemilihan ini akan diserahkan oleh Senat UKIT melalui Rektor kepada BP YPTK GMIM untuk kemudian BP YPTK GMIM menentukan siapa yang akan menjadi Rektor. Harus dicatat bahwa dalam pemilihan ini, turut hadir Wakil Ketua BPS GMIM (2005-2010), Pdt. R.D. Tamaweol, Th.M dan Sekretaris BP YPTK GMIM (2005-2010), Pdt.H.W.B. Sumakul,Th.M,PhD. Bahkan yang harus diingat bahwa Rektor/Ketua Senat UKIT, Pdt. Dr.A.O. Supit, ThM saat pemilihan ini juga sudah menjabat sebagai Ketua Badan Pekerja Sinode GMIM (terpilih bulan Maret 2005 sampai Maret 2010).6

BP YPTK GMIM Menetapkan Pdt. Dr. Richard A. D. Siwu, MA, Ph.D sebagai Rektor UKIT
Dalam proses penetapan Rektor, BP YPTK GMIM mengadakan uji kelayakan bagi 3 calon rektor yang dipilih dalam rapat senat UKIT. Proses penetapan ini tidak berjalan lancar, karena keinginan mantan Rektor yang waktu itu menjabat sebagai Ketua BPS GMIM dengan hasil kajian BP YPTK GMIM tidak sama. ‘Pertarunganpun’ dimulai: ‘demokrasi’ ala A.O. Supit cs atau ‘demokrasi’ ala peraturan pemerintah? Pertarungan internal ini selanjutnya ialah GMIM sebagai ‘pemilik’ UKIT melalui BPS membawa persoalan ini dalam rapat-rapat mereka, baik hanya kalangan BPS maupun bersama-sama dengan BP YPTK GMIM. Kitadapat membayangkan, bagaimana rapat-rapat mereka berlangsung. Apakah Ketua BPS yang memimpin rapat masih ‘netral’? Bagaimana dengan para anggota BPS lainnya? Apa pendapat mereka? Adakah mereka membuat kajian bersama berdasarkan peraturan yang berlaku?
Pada permulaan November 2005, saya mendapat informasi langsung dari dua orang personil BPS bahwa hasil percakapan BPS dengan BP YPTK ialah, “baik Pdt. Siwu maupun Ir. P.H.Wongkar diberi kesempatan sampai akhir November 2005 untuk Pdt. Siwu mendapatkan ijin atau pensiun sebagai PNS dan Ir. Wongkar mendapatkan Jabatan Fungsional Dosen dari Kopertis/Dikti. Bila sampai akhir November, keduanya gagal memperolehnya, maka BPS dan BP YPTK akan mengadakan lagi percakapan”. Pada 10 November 2005 Pdt. Siwu mendapat pensiun sebagai PNS. Maka pada tanggal 12 November 2005 BP YPTK sesuai dengan kewenangan yang ada padanya mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 443/SK-E/YPTK/XI/2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Tomohon, dan pada tanggal 12 Desember 2005 melantik Pdt.Siwu sebagai Rektor UKIT periode 2005-2009.7

Yayasan-Yayasan GMIM dibubarkan oleh BPS GMIM
Berdasarkan hasil rapat BPS tanggal 2 Februari 2006, enam yayasan8 ‘milik’ GMIM dibubarkan. Pembubaran ini ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tondano No. W14-Dd.AT.04.10-95 tanggal 8 Februari 2006. Kemudian dalam rapat BPS tanggal 10 Maret 2006 ditetapkan untuk memohon Penetapan Pengadilan tentang Aset-Aset dan Tim Likuidasi. Pengadilan Negeri Tondano mengeluarkan Penetapan No. 06/Pdt.P/2006/PN.TDO tanggal 12 April 2006 yang mengabulkan permohonan tersebut. Namun, pada tanggal 18 Oktober 2006 Ketua PN Tondano mengeluarkan Surat Pernyataan bahwa SK tertanggal 8 Februari 2006 dinyatakan tidak berlaku/tidak ada. Sedangkan Putusan tertanggal 12 April 2006 bersifat Penetapan. Dengan surat-surat ini menunjukkan bahwa pembubaran yayasan-yayasan baru pada tahap internal BPS. Pembubaran ini kemudian dilegitimasi dalam Rapat Badan Pekerja Sinode Lengkap (RBPSL) di Kumelembuai pada November 2006. Kami sesalkan, peserta RBPSL langsung menerima kebijakan BPS, tanpa lebih dulu mendengar para pihak yang terkait dengan UKIT. Jadi, belum ada pembubaran yayasan-yayasan oleh pengadilan.
Mengapa yayasan-yayasan ‘dibubarkan’? Ada 2 alasan yang mengemuka yang secara khusus berkaitan dengan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen (YPTK) GMIM. Pertama, karena BP YPTK GMIM tidak mendengar ‘suara’ BPS tentang kepemimpinan UKIT. Kalau ini alasannya, betapa sedihnya warga GMIM yang memilih person BPS yang tidak tahu aturan Pendidikan Tinggi. Kalau alasan ini hanyalah kehendak dari satu dua orang anggota BPS, maka ‘dapa sayang’ dan ‘beking malo’ punya banyak anggota BPS yang hanya ’iko arus’. Beberapa anggota BPS berkelit ‘yah...salah-salah...kita ndak setuju, mar sebagian besar so setuju, apalagi Ketua Sinode’. Saya kira inilah salah satu kejelekan dari ‘demokrasi’. Demokrasi macam ini pasti tidak pernah akan melahirkan pembaharuan ‘budi’.9 Kalau warga GMIM melalui para anggota BPSL sama dengan BPS berpikir dan bertindak demikian, maka ini pertanda GMIM bukan lagi gereja Reformasi, tetapi birokrasi dan arogansi. Kalau sudah begini: apakah Kepala Gereja kita/GMIM masih Tuhan Yesus? Masih layakkah kita disebut Gereja yang sedang menggereja? Alasan kedua, untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan yang baru. Bila ini alasannya, seharusnya BPS melibatkan semua komponen dalam GMIM untuk mencari jalan keluar bersama. Terkesan BPS terburu-buru bahkan sangat bernafsu untuk segera menyesuaikan dengan UU Yayasan dimaksud hanya karena tidak setuju dengan kepemimpinan UKIT YPTK GMIM. Lalu mengapa UKIT saja yang menjadi sasaran nafsu BPS?

Fakultas Teologi UKIT sampai 3 Mei 2006
Situasi Fakultas Teologi UKIT sampai 3 Mei 2006 dapat dikatakan berjalan biasa. Para dosen masih tetap kompak menjalankan tugasnya meski suasana pro dan kontra tentang pelantikan Rektor UKIT sudah mulai terasa. Sesudah 3 Mei 2006, idealisme sebagian dosen berubah karena suksesi Dekan. Suksesi yang tidak sukses bagi orang-orang tertentu merubah idealismenya dengan turut mempersoalkan kepemimpinan/Rektor UKIT. Tanggal 3 Mei 2006 adalah saat pengalihan kepemimpinan yaitu Dekan setelah melewati tahapan pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku. Serah terima dari Dekan periode 2002-2006, Pdt. M.M.M.Lengkong, MTh kepada Dekan periode 2006-2010, Pdt. Karolina Augustien Kapahang-Kaunang,MTh berjalan dengan baik, namun...tersirat ‘berat hati’ dari Dekanat sebelumnya. Idealisme jadi ‘tabongkar’ hanya karena tidak terpilih, bahkan berbalik menentang apa yang pada jaman kepemimpinannya menominasikan Pdt. R.A.D Siwu untuk dipilih menjadi salah satu bakal calon Rektor. Demikianpun salah seorang calon yang tidak terpilih yang menandatangani SK Rektor. Ternyata, demi ambisi, orang bisa berubah menjadi ‘jahat’ dengan menghalalkan segala cara. Persahabatan dan kerekanan hilang.

Suasana Kampus Mencekam Sepanjang Tahun 2007
Tahun 2007 adalah tahun kelabu dan sekali-kali mencekam bagi UKIT YPTK. Betapa tidak, persoalan yang ditimpakan ke UKIT ini telah melibatkan para preman kampung dan Brigade Manguni (BM) masuk kampus. Terutama bulan Januari sampai April dan Juli, para dosen serta pegawai harus mengatasi masalah yang bukan masalahnya. Sebab kemelut di kampus tidak disebabkan dan tidak dikehendaki oleh komunitas kampus: mahasiswa, dosen dan pegawai. Kami harus merasakan saat-saat seperti ‘perang’ yaitu saat kedatangan rombongan BPS dan Yayasan Wenas beberapa kali, yang dikomandani oleh Wakil Ketua BPS, Syamas Andi Cakara dan Pdt. K.H. Rondo,M.Th; kemudian oleh seluruh personel BPS dan BPPS serta yang menamakan diri Tim Aset (termasuk Pdt. W. Langi dan dokter B.A. Supit); dan yang terakhir yang dikomandani oleh Sekretaris Umum BPS GMIM, Pdt. Dekky C. Lolowang, MTh dan Bendahara BPS GMIM, Syamas Recky Montong, STh bersama rombongan Pdt. Dr. Hein Arina yang mengantar a.l. anggota jemaat dari Kiawa. Kedatangan rombongan yang terakhir ini menampilkan juga pendeta senior, mantan Dekan Fakultas Teologi beberapa periode yaitu Pdt.W. Langi yang berorasi di atas kendaraan dengan mengatakan bahwa ‘para dosen yang pro YPTK GMIM adalah pembangkang dan penyesat’. Suasana perang makin terasa saat kedatangan BM dengan pakaian seragamnya lengkap dengan pentungan bersama dokter B.A. Supit yang menggunakan pakaian yang tidak biasa, mengenakan jacket kulit warna hitam dan topi ‘koboi’. Dalam suasana seperti ini, terpaksa Kapolres dan jajarannyapun datang. Padahal saat itu, hari Rabu, kami sivitas Fakultas bersiap-siap untuk mengadakan Ibadah Kelompok menurut Kelompok Dosen Penasihat Akademik (Perwalian) pada jam 11.00.
Di tengah situasi mencekam, dalam koordinasi Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan, Pdt. Laurens J. Politton, kami alihkan ibadah bersama di lapangan UKIT dengan mengundang Pimpinan/Tonaas Wangko dan Anggota BM. Sesudah ibadah bersama, baik Dekan, Pdt. Augustien Kaunang maupun Tonaas Wangko BM diberi kesempatan untuk berbicara. Sesudah itu, kami mengadakan percakapan. Tonaas Wangko mengatakan bahwa kedatangan mereka atas permintaan beberapa pendeta yang mengatakan bahwa di kampus ada kekacauan. Para anggota BM mengatakan mereka mendapat informasi bahwa mahasiswa akan membakar kampus UKIT.
Kami kaget mendengar semua penyampaian ini. Beginikah gereja menyelesaikan masalah? Apakah budaya Minahasa yang kita bangga-banggakan yaitu budaya damai ‘si Tou timou tumou Tou’ masih signifikan dalam mengatasi masalah di UKIT, ataukah kita sedang mempraktekkan budaya kekerasan ‘si Tou timou tumongko Tou’ yang dilakoni oleh para pemerhati dan pejuang adat Minahasa? Pada malam hari, kami di kampus harus berjaga-jaga, sebab beberapa kali kedatangan para preman yang mengaku mendapat tugas dari BPS. Kedatangan mereka kami sambut dengan sikap berjaga-jaga, kami berusaha untuk tidak terpancing melawan dengan kekerasan. Dalam keadaan seperti ini peran para mahasiswa sangat-sangat berarti. Mereka rela bermalam-malam tidur di kampus dalam koordinasi PD3. Konsumsi pun berdatangan dari para dosen dan yang simpati dengan kampus tercinta.
Kantor dan semua ruang di gedung utama UKIT dan Fakultas Teologi sempat dikunci selama 3 hari (15-17 Maret 2007). Semua kunci diserahkan kepada pihak Kepolisian Resort Tomohon sampai terbentuknya Tim Independen yang dibentuk oleh KOPERTIS. Pada tanggal 16 Maret 2007, Tim Independen terbentuk di Makassar yang melibatkan dua belah pihak YPTK GMIM dan Yayasan Wenas GMIM. Semua kunci diserahkan kembali oleh pihak Polres pada hari minggu malam tanggal 17 Maret 2007. Terbentuknya Tim Independen ini membuat suasana kampus kembali kondusif, sebab masing-masing pihak tidak boleh saling mengganggu, pembelajaran harus berjalan sebagaimana biasa. Sayang sekali, niat baik dari Muspida Tomohon dan KOPERTIS Makassar dibatalkan oleh pihak Yayasan Wenas dengan mengadakan pemilihan Rektor  sendiri, dan dilantik di gereja Sion Tomohon oleh BPS GMIM. Lagi-lagi, kekuasaan BPS dikedepankan.
Senat UKIT melalui Rektor melayangkan surat kepada BPS memohon kesediaan untuk berdialog, tetapi permohonan ini tidak ditanggapi. Fakultas Teologi UKIT juga melayangkan surat permohonan kepada BPS dengan nomor 785/091005/II/2007 tanggal 5 Februari 2007 untuk mengagendakan dialog para pihak yaitu BPS GMIM, BP YPTK GMIM, BP Yayasan Ds. AZR Wenas GMIM, Senat UKIT dan para Dosen UKIT. Lagi-lagi tidak ada jawaban dari BPS. Tanggal 15 Maret 2007 di Kantor Sinode dilaksanakan pertemuan terbatas para dosen Fakultas Teologi dengan BPS; kemudian pada tanggal 16 Maret diadakan percakapan antara BPS dengan para dosen/pekerja GMIM, pegawai dan perwakilan mahasiswa Fakultas Teologi UKIT YPTK GMIM. Dalam pertemuan ini, kami mengusulkan agar diagendakan dialog dengan semua dosen dari semua Fakultas se-UKIT. Sebab UKIT bukan hanya Fakultas Teologi. Juga diusulkan agar ada pertemuan para ahli/kuasa hukum YPTK dan Yayasan Wenas untuk mempelajari bersama semua ketentuan yang berhubungan dengan persoalan UKIT. Lagi-lagi...usulan ini tidak diterima.
Ada keanehan. Pada tanggal 21 dan 22 Maret 2007, 19 orang dosen teologi mendapat SK tertanggal 5 Maret 2007 tentang pemberhentian selaku dosen, dan mendapat tugas baru sebagai Pendeta/Pekerja Pelayanan Umum di Kantor Sinode. Namun, kami masih mendapat surat sebagai dosen untuk menghadiri pertemuan pada 16 Maret 2007. Sembilan belas dosen ini adalah yang tidak mengisi formulir isian dari Yayasan Wenas. Tentang hal ini, ada beberapa surat yang kami kirim kepada BPS. Kami hanya ingin agar segala sesuatu jelas mengikuti aturan dan prosedural.
Meskipun suasana kampus mencekam, tetapi pembelajaran serta aktivitas kantor berjalan normal. Ini karena UKIT YPTK GMIM diakui oleh pemerintah, dan UKIT ini adalah milik warga GMIM termasuk para dosen, mahasiswa dan pegawai warga GMIM. Meskipun sedang dipersoalkan, tetapi kegiatan pembelajaran dan hubungan-hubungan kemiteraan dengan Pemerintah dan Perguruan Tinggi lainnya, dalam dan luar negeri, tetap berjalan dengan baik.

Evaluasi dan Refleksi
Berdasarkan fakta-fakta awal di atas,  dihubungkan dengan beberapa kenyataan sampai kini, maka evaluasi dan refleksi saya sebagai berikut:
1.    Setiap organisasi ada peraturannya sendiri. Bila kita pikir peraturan itu tidak sesuai dengan kehendak dan kepentingan kita atau kelompok kita, kita tetap wajib menaatinya selama peraturan itu belum diubah. Dalam konteks pemilihan ini, yang dipersoalkan adalah demokrasi bahwa suara terbanyak yang harus dipilih. Padahal pemilihan dalam konteks ini adalah penjaringan oleh senat, dan yang akan menentukan adalah BP Yayasan. Merubah peraturan di atasnya (yang ditetapkan oleh BP Yayasan sesuai dengan Surat Edaran dari lembaga yang di atasnya lagi yaitu Dirjen Pendidikan Tinggi) dengan melahirkan peraturan baru oleh lembaga di bawahnya (keputusan Senat Universitas), sangatlah berbahaya bagi keberlanjutan suatu lembaga yang seharusnya menjadi teladan dalam hal ‘sadar institusi’.
2.    Masalah pribadi biarlah itu diselesaikan secara pribadi. Sungguh sangat berbahaya bila masalah dan ketakutan pribadi yang berkaitan dengan keterlibatan penyelewengan dana ‘block grant’ dimanipulasi sedemikian rupa seolah-olah ini soal demokrasi/suara terbanyak dalampemilihan rektor. Penyelewengan dana ini kemudian terbukti setelah 8 tahun diproses (2006-2014) oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR). Benarlah ungkapan ‘kebenaran dapat disalahkan tetapi tidak dapat dikalahkan’, ‘ikan busuk tidak dapat ditutupi atau dibungkus dengan bunga mawar’. Tidak ada orang yang kebal hukum meski berlindungdalam nama institusi keagamaan/kegerejaan. Andai-andai saya waktu itu. Seandainya pemilihan Rektor telah dilaksanakan sebelum Februari 2005 yaitu saat sebelum pemilihan BPS GMIM periode 2005-2010. Seandainya Ketua Sinode GMIM periode 2005-2010 bukanlah mantan Rektor UKIT. Seandainya dugaan penyimpangan dana block grant di UKIT cepat terungkap tuntas. Seandainya BPS GMIM tidak mengintervensi kewenangan BP YPTK GMIM.
3.    Badan Pekerja Sinode (BPS) GMIM dapat salah dalam mengambil keputusan bila kepentingan pribadi/kelompok menjadi pertimbangan. Sangat berbahaya bila para anggota BPS tidak kritis terhadap pendapat di antara mereka, bila tidak kritis terhadap pemimpin rapat, bila tidak kritis terhadap Ketua BPS. Sangat tidak demokratis dan apalagi teologis alkitabiah bila Ketua BPS menjadi penentu jalannya gereja ini. Akibatnya banyak warga gereja terdiskriminasi dan menjadi korban. Seharusnya kepemimpinan gereja menjadi teladan berdemokrasi untuk kebaikan, keadilan, kebenaran dan perdamaian. Seharusnya gereja menjadi rumah tangga kemerdekaan, rumah bersama yang aman dan penuh cinta kasih.
4.    Peserta rapat-rapat gerejawi tahunan dan periodikal harus tahu persis permasalahan, baru turut mengambil keputusan. Bahkan sebelum rapat/sidang dilaksanakan sudah tahu asal usul masalah, akar masalah. Untuk itu, suatu keharusan mencari tahu sendiri keadaan yang sebenarnya, mendengar para pihak yang dilibatkan dalam permasalahan itu. Peserta rapat harus netral dulu sebelum menentukan pilihan. Andaian saya waktu itu: seandainya para peserta rapat-rapat sinodal mau mendengar dari semua pihak sebelum mengambil keputusan.
5.    Sidang Sinode/Rapat-Rapat Gerejawi dapat salah dalam mengambil keputusan bila tidak mendengar suara warga jemaat yang menjadi korban kebijakan struktural gereja. Sebelum pelaksanaan Sidang Majelis Sinode (SMS), para Pekerja GMIM (10 pendeta dan seorang bukan pendeta)10 membawa dan membagikan surat kepada para calon peserta sidang, kemudian pada saat Sidang Majelis Sinode (SMS) bulan Maret 2010 di Tondano Pekerja GMIM ini selama 2 hari berada di sekitar/di depan tempat pelaksanaan SMS ‘Wale ne Tou Minahasa’ memohon kiranya mereka dapat memberi pertanggungjawaban di depan Sidang Gerejawi tentang sikap mereka yang berbeda dengan hasil keputusan BPS (2005) dan keputusan tahunan rapat-rapat sinode lengkap (2006-2009). Bukankah setiap warga gereja mempunyai kesempatan untuk ‘membela diri’?11  Andaian saya waktu itu: seandainya semua pihak mau duduk bersama untuk menyelesaikan kemelut ini menurut peraturan yang berlaku, baik privat maupun publik, berlandaskan KASIH YESUS.
6.    Dalam Surat Keputusan Pemberhentian 11 Pekerja GMIM dimulai dengan pernyataan “Karena Amanat Kasih dan Karunia Yesus Kristus Kepala Gereja dan Tuhan Dunia” Badan Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa Menimbang ... Mengingat ... Memperhatikan ... MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERTAMA: Memberhentikan saudara ... sebagai Pekerja GMIM juga sebagai Pendeta GMIM...” Luar biasa kewenangan BPS. Sangat-sangat berbahaya bila nama Tuhan Allah kita dijadikan dasar pemberhentian pekerja gereja dan kependetaan seseorang. Apakah memberhentikan seorang Pendeta dari jabatan pelayanannya telah dikuasakan kepada BPS GMIM? Apakah para Pendeta (dan seorang bukan Pendeta) ini telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan pengakuan imannya? Apakah tahap-tahap percakapan penggembalaan telah dilakukan?.12
7.    Keputusan gerejawi yang bertentangan dengan hakikat gereja terus dipelihara bahkan disosialisasikan melalui mimbar gereja dalam ibadah minggu oleh para pejabat dan dosen teologi di Yayasan Wenas, sungguh memiriskan. Korban demi korban berjatuhan. Para lulusan Fakultas Teologi UKIT YPTK GMIM tidak diterima melamar vikaris Pendeta di gereja di mana mereka dan orangtuanya menjadi anggota GMIM.13 Akibatnya, banyak lulusan warga GMIM yang harus membayar sejumlah uang (Rp.10.950.000) untuk mendapat surat keterangan sebelum mendapat ijazah baru dari UKIT Wenas.14 Hanya dengan cara ini mereka dapat diterima melamar calon vikaris di gereja di mana ia menjadi anggota. Untuk menggambarkan perlakuan gereja ini saya pakai kata: Sadis! Miris bergereja kita. Padahal Tata Gereja GMIM 1999, 2007 mengatur persyaratan penerimaan vikaris a.l. adalah tamatan dari sekolah teologi anggota Perhimpunan Sekolah-Sekolah Teologi di Indonesia (PERSETIA) dan the Association for Theological Education in South East Asia (ATESEA). Bukankah sampai kini F.Teol UKIT YPTK GMIM adalah anggota PERSETIA dan ATESEA? Fakultas Teologi UKIT YPTK GMIM baru saja diakreditasi kembali (Re-Accreditation Status oleh ATESEA untuk masa November 2013-November 2017). Lagi-lagi peraturan yang lebih rendah (keputusan sidang sinode dan rapat-rapat tahunan) menganulir peraturan dasarnya yaitu Tata Gereja. Kalau demikian, siapa yang tidak sadar institusi?15
8.    Sangat jelas bahwa awal mula konflik ini ada dalam tubuh GMIM yaitu Ketua BPS dan BPS GMIM periode 2005-2010 itu sendiri.16 Masalah pribadi telah dibawa dan diambil alih oleh GMIM melalui BPS dan Sidang/Rapat-rapatnya, lalu mulai mengambil keputusan-keputusan sepihak dengan mengorbankan banyak orang yang tidak bersalah, dengan mengangkangi hakikat dirinya dalam bergereja, bahkan mengambil alih hak Kepala Gereja. Akar masalah ada di sini, bukan di UKIT YPTK GMIM mulai 12 Desember 2005 yaitu saat pelantikan dan pengangkatan sumpah dan janji Rektor periode 2005-2009. UKIT YPTK GMIM bukan pembangkang, bukan penyesat, bukan tidak sadar institusi. Kami hanya mau menegakkan kebenaran dalam bergereja. Masakan institusi gereja kita biarkan menjadi lembaga kekerasan struktural. Masakan hak-hak warga gereja untuk bersuara mengkritisi institusi gereja dicap pembangkang dan penyesat. Masakan hak-hak warga gereja menjadi calon pelayan khusus pendeta ditutup.
9.    Setelah hampir 10 tahun, baru ada orang yang berani menyatakan bahwa kesalahan ada dalam tubuh pimpinan gereja pada periode 2005-2010.17 Bahkan memohon maaf atas kesalahan lembaga ini. Orang yang berani itu adalah Ketua BPMS GMIM periode 2014-2018, Pdt. Dr. H.W.B. Sumakul didampingi oleh Sekretaris BPMS GMIM periode 2014-2015, Pdt. Hendry C.M. Runtuwene, STh, MSi. Semoga keberanian ini, yang dinyatakannya secara tulus dalam pertemuan dengan para dosen UKIT YPTK GMIM, dapat diterima oleh semua warga gereja, mulai dari para pendeta yang  turut dalam kekerasan struktural gerejawi selama dua periode (2005-2010, 2010-2014). Pengakuan dan pernyataan atas kesalahan, dan memohon maaf atas kesalahan lembaga gereja di masa lampau, sungguh mulia. Ada pengampunan, memberi maaf. Inilah substansi rekonsiliasi itu sendiri.18 Ada pengakuan, dan ada pengampunan. Kami menunggu pernyataan lisan Ketua BPMS ini ditulis untuk diketahui oleh semua anggota jemaat GMIM.
10.     Gereja yang memulai, maka gereja bertanggungjawab menyelesaikannya. Gereja yang memulai persoalan ini ke ranah hukum, maka gereja harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku.19 Kebenaran dan keadilan berjumpa dalam kasih yang merangkul semua orang, terutama mulai dari yang selama ini menjadi korban.

Penutup
Saya ingin menutup tulisan ini dengan mengutip Yehezkiel 36 : 26, 27 dan 37:14.
“Kamu akan kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu dan Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan Kuberikan kepadamu hati yang taat. Roh-Ku akan Kuberikan diam di dalam batinmu dan Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapan-Ku dan tetap berpegang  pada peraturan-peraturan-Ku dan melakukannya.” Dan “Aku akan memberikan Roh-Ku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali dan Aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa Aku, TUHAN,  yang mengatakannya dan membuatnya, demikianlah firman TUHAN.”
                                                                                                      Tomohon, 5 Februari 2015.

*Dimuat dalam  buku “Semangat yang tak pernah pudar”. Peringatan 50 Tahun (20 Februari 1965 – 20 Februari 2015) Universitas Kristen Indonesia Tomohon. Tomohon : UKIT Press, 2015, hlm. 53-73.





* Penulis adalah Mantan Ketua Panitia Penjaringan Rektor dan Pembantu Rektor UKIT, dan Ketua Panitia Pemilihan Rektor dan Pembantu Rektor UKIT, 2005, Dekan Fakulas Teologi UKIT.
1 Tulisan pertama berjudul “Demokrasi di UKIT?”, tertanggal 20 Maret 2006. Sebagai mantan Ketua Panitia Penjaringan dan Pemilihan Rektor  tahun 2005, saya menulis  tentang proses dan pelaksanaan pemilihan Rektor. Waktu itu tulisan ini dipublikasikan secara bersambung melalui Harian Komentar tanggal 23, 24, 25, 27 Maret 2006. Tulisan kedua berjudul “UKIT dan GMIM”, yang ditulis pada 30 Desember 2007 – 2 Januari 2008. Tulisan ini dipublikasikan secara bersambung melalui Harian Komentar tanggal 5, 7, 8, 9, 11, 12 Januari 2008, dan dalam Majalah Kampus Fakultas Teologi UKIT ‘Inspirator’ edisi Desember 2007 – Februari 2008. Tulisan ketiga berjudul “Catatan Reflektif tentang Pemberhentian 11 Pekerja GMIM”, yang ditulis pada 4 November 2010.
2 Genting dan mencekam, karena sepanjang tahun 3 tahun terjadi kekerasan struktural yang dilakukan oleh Badan Pekerja Sinode GMIM bersama Yayasan Ds. A.Z.R.Wenas. Lihat Surat Yayasan AZR Wenas Bidang Pendidikan Tinggi Nomor : 030/YW-PT/VIII-2006 tanggal 25 Agustus 2006; Surat Keputusan Rektor UKIT Yayasan Ds.AZR Wenas Nomor: 003/SK-91005/IX-2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teologi UKIT tanggal 07 September 2006; Surat Yayasan GMIM Ds.AZR Wenas Nomor : 12/YW/K/I-2007 tanggal 29 Januari 2007; Surat BPS GMIM Nomor : B. 286.1, B.286.2 dst tanggal 5 Maret 2007; Surat BPS GMIM Nomor : K.379/PPD.I.1/3-2007 tanggal 8 Maret 2007;  Surat BPS GMIM Nomor : K.1237/PPD.I.1/9-2007 tanggal 4 September 2007; Surat BPS GMIM Nomor: B. 633 tanggal 3 Nopember 2008).
3 Surat Rektor UKIT Nomor: 367/91005.AU/VII/2005 tanggal 20 Juli 2005 hal Pengajuan Calon Rektor dan Pembantu Rektor I, II dan III UKIT Terpilih; Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen GMIM Nomor: 443/SK-E/YPTK/XI/2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Tomohon tanggal 12 November 2005; Berita Acara Pelantikan Rektor Universitas Kristen Indonesia Tomohon Nomor: 20/KPTS/YPTK/XII/05 tanggal 12 Desember 2005; Surat Dekan Fakultas Teologi UKIT Nomor: 1584/091005/VII/2006 tanggal 12 Juli 2006 yang ditujukan kepada Para Alumni Fakultas Teologi UKIT;  Surat dari 16 dosen Fakultas Teologi UKIT yang ditujukan kepada BPS GMIM tanggal 29 Januari 2007; Surat Kesepakatan Bersama tanggal 14 Maret 2007 pukul 20.50 yang ditanda-tangani oleh Pimpinan UKIT Produk YPTK GMIM dan Pimpinan UKIT Produk Yayasan GMIM Ds.AZR Wenas, bertempat di Mapolsek Tomohon seusai pertemuan yang dipimpin oleh Kapolres Tomohon yang dihadiri juga oleh perwakilan mahasiswa DEM UKIT; Surat Kesepakatan Bersama tanggal 15 Maret 2007 jam 19.30, yang ditanda tangani oleh Pimpinan UKIT Produk YPTK GMIM, Pimpinan UKIT Produk Yayasan GMIM Ds. A.Z.R.Wenas, Muspida Kota Tomohon : Walikota, Kapolres, Dandim 1302 Minahasa, Kajari Tomohon, Ketua Pengadilan Negeri Tondano, Ketua DPRD Tomohon; Berita Acara Penyerahan Kunci Kantor UKIT tanggal 15 Maret 2007 dari Bid. Akademik, Pdt. Ny. J.P. Pinontoan-Setlight, MTh dari Pembantu Rektor/ Atas Nama Rektor kepada Atas nama Kapolres Tomohon, AKP T.Salawati/Kabag.Ops.; Majalah Triwulan Inspirator edisi Desember 2007-Februari 2008, halaman 5-19.
4 Ketua: Pdt. A. Kapahang-Kaunang, MTh, Sekretaris : Drs.Ferri W.Muaja, Anggota: Meidy Tinangon,S.Si, Drs O.B.Sumual, Karel Wowor, SH, Cornelius Kanter, Gysbert F. Saroinsong.
5 Hasil pemilihan untuk calon para Pembantu Rektor adalah sbb: Calon Pembantu Rektor 1: Pdt. K.A. Kapahang-Kaunang, MTh (14 suara), Pdt. J.P.Pinontoan-Setlight, MTh (10 suara). Pembantu Rektor II: Dra. Joula S.Kalangi, MSi (23 suara), Pdt. K.Pangau-Sumampouw, M.Teol (3 suara). Pembantu Dekan III: Drs. Karno S. Rumondor (14 suara), Ir. Ferry J. Mailangkay (4 suara).  Yang menjadi Pembantu Rektor 1 adalah Pdt. J.P.Pinontoan-Setlight,MTh; Pembantu Rektor II, Dra. Joula S.Kalangi, MSi; Pembantu Rektor III, Ir. Ferry J.Mailangkay
6 Seandainya pemilihan Rektor dilaksanakan sebelum pemilihan BPS GMIM, pasti situasi dan masalah tidak seperti sekarang ini.
7 BP YPTK GMIM periode 2005-2010. Ketua, Ir. Royke Roring, MSi, dan  Sekretaris BP YPTK GMIM, Pdt. H.W.B.Sumakul, ThM, PhD.
8 Yayasan Perguruan Tinggi Kristen GMIM, Yayasan Pendidikan dan Persekolahan GMIM, Yayasan Kesehatan GMIM, Yayasan Sosial Ds.A.Z.R.Wenas GMIM, Yayasan Pekerja GMIM, Yayasan Komunikasi GMIM.
9 Pada periode ini, tema pelayanan GMIM adalah “Berubahlah oleh Pembaharuan Budimu”.
10 Mereka adalah Dra. Magdalena Tangkudung (Ny. Kumaat), Pdt. Lientje Kaunang, DTh (Ny. Pangaila), Pdt. Johanna P. Stelight, MTh (Ny. Pinontoan), Pdt. Helena J. Tandiapa, MTeol (Ny. Rumajar), Pdt. Vera E.Burhan, MTeol (Ny. Lintong), Pdt. Vera Loupatty, MTeol (Ny.Solung), Pdt. Marhaeni L. Mawuntu, STh, MSi (Ny. Tumiwa), Pdt. Telly Dj.Momongan, Th.M (Ny Mewengkang), Pdt. Karolina A. Kaunang,MTh (Ny. Kapahang), Pdt. Marthin Supit, ThM, Pdt. Laurens J. Politton,STh. Kami merasakan perlakuan tidak adil yang berlipat-lipat. Diberhentikan karena bekerja di kampus UKIT YPTK GMIM. Lalu mengapa hanya kami 11 orang? Mengapa teman-teman kami lainnya yang sama-sama bekerja di kampus UKIT YPTK GMIM, tidak diberhentikan?
11 Tentang hal ini baca tulisanku  ‘Catatan Reflektif tentang Pemberhentian 11 Pekerja GMIM’, dan catatan kaki 103 dalam artikelku ‘Kumawus dan Keramahtamahan Allah’ dalam buku Penghormatan 80 Tahun Pdt.Prof.Dr.Wilhelmus Absalom Roeroe, 2013, hlm.149-150
12 Lihat Tata Gereja GMIM 2007, Peraturan tentang Penggembalaan, Penilikan dan Disiplin Gerejawi Bab III Pasal 5 Ayat 1.
13 Sementara itu, para lulusan yang melamar vikaris di gereja-gereja seperti KGPM, GMIBM, GMIST, GERMITA, GPM, GKI Irja, GPI Papua, GKST, GKLB, GPID diterima. Juga para lulusan diterima melamar dan menjadi Pegawai Negeri Sipil.
14 Bukankah mengganti ijazah adalah perbuatan kriminal? Ada pula tamatan YPTK GMIM, demi diterima menjadi vikaris GMIM, ia harus mendaftar di UKIT Yayasan Wenas dengan membayar sekian jumlah uang, mengikuti kuliah satu semester, atau hanya ujian ulang dari skrispi yang telah diuji dan lulus di UKIT YPTK GMIM, diwisuda kembali dengan biaya yang mahal (lebih besar dari biaya wisuda di UKIT YPTK GMIM).  Kuasa dan uang sedang bermain di sini. Mugkin benar ungkap seorang teman yang bukan warga GMIM, kira-kira begini : ‘wah...GMIM hebat dalam menata keuangan gereja, tetapi...maaf...menurut saya GMIM sedang menuju mamonisme’ (percakapan di Makassar tahun 2008). Bahkan ungkap seorang petinggi kopertis ‘mau dibawa kemana gereja ibu-ibu ... ?’ (saat urusan penyelenggaraan  akademik hendak diatur dengan menunjukkan sejumlah uang).
15 Dalam banyak kesempatan, dalam tulisan, komentar di facebook, UKIT YPTK GMIM dicap tidak sadar institusi karena mengkritisi kebijakan/keputusan gereja di bidang pendidikan tinggi. Apa yang dimaksud dengan ‘sadar institusi’? Bagi saya mengkritisi adalah salah satu bentuk sadar institusi, agar institusi berjalan benar. Dampak dari stigmatisasi tidak sadar institusi ini, a.l. kami tidak boleh memimpin ibadah di jemaat-jemaat. Hanya beberapa ketua jemaat yang berani berkenan mengundang kami untuk memimpin ibadah di jemaatnya.  Ada teman dosen yang sudah siap memimpin ibadah menyambut Natal di salah satu jemaat di wilayah Likupang, batal. Ada pula seorang teman dosen yang sudah siap membawakan seminar tentang Logo GMIM di wilayah Minawerot, pada waktunya diganti oleh orang lain.  Sungguh miris, pengalaman korban kekerasan struktural selama ini.
16 Hal ini kemudian diakui oleh Ketua BPMS GMIM periode 2014-2018, Pdt. Dr. H.W.B.Sumakul dalam pertemuan antara Ketua dan Sekretaris BPMS GMIM dengan para dosen  UKIT YPTK GMIM, bertempat di Ruang Rapat UKIT YPTK GMIM pada hari Senin, 26 Januari 2015. Dan dalam pertemuan BPMS GMIM dengan BP YPTK GMIM, Rektorat, Dekanat, Pimpinan Prodi UKIT YPTK GMIM dan BP Yayasan Ds.A.Z.R.Wenas GMIM, Rektorat, Dekanat, Pimpinan Prodi UKIT Wenas yang berlangsung di Aula UKIT YPTK GMIM pada hari Kamis, 29 Januari 2015, Ketua BPMS GMIM menyatakan bahwa pengakuan itu menjadi hutangnya sebelum itu dinyatakan secara tertulis dan diumumkan secara luas. Masih banyak waktu untuk menyelesaikan hutangnya. Bila sampai bulan Maret 2018, hal itu tidak dilakukannya maka itu akan menjadi hutangnya seumur hidup.
17 Syukurlah Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) GMIM terpilih periode 2014-2018, Pdt. H.W.B.Sumakul, PhD dalam Sidang Majelis Sinode (SMS) Maret 2014 bertempat di Auditorim Bukit Inspirasi Tomohon mengambil keputusan untuk melanjutkan rekonsiliasi yang diamanatkan oleh SMS Maret 2010. Babak baru jalan rekonsiliasi terbuka . Tindak lanjut keputusan ini ia mulai dengan kunjungan dan percakapan selaku Ketua BPMS didampingi  Sekretaris BPMS, Pdt. Hendry C.M.Runtuwene,STh,MSi dengan para dosen  Fakultas Teolopgi UKIT pada hari senin, 26 Mei 2014, bertempat di Ruang Dosen. Kunjungan ini dilakukan  setelah pada tanggal 7 April 2014 (subuh) beberapa dosen (Lientje Kaunang, Johanna Setlight, Helena Tandiapa, Vera Loupatty, Augustien Kaunang) berkunjung ke kediamannya Ketua  di pastori jemaat Baitlahim Talete, untuk memberi ucapan selamat atas terpilihnya beliau, dan mengapresiasi dan memberi dukungan atas keberaniannya mengambil keputusan untuk ‘rekonsiliasi’ dilanjutkan. Salah satu point penting yang disampaikannya dalam pertemuan tanggal 26 Mei 2014 ialah menerima dan mengakui YPTK GMIM sebagai bagian dari GMIM. Kemudian diikuti dengan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ketua menghadiri dan memberi sambutan dalam acara Peluncuran Buku Penghormatan 75 Tahun Pdt. Prof.Dr. J.A.B. Jongeneel, SH yang berjudul ZIARAH DALAM MISI, yang dilaksanakan di Aula UKIT pada tanggal 28 Mei 2014. Salah satu pernyataan penting yang beliau sampaikan ialah ’saya berada di sini untuk mempercepat reunifikasi UKIT. Berturut-turut dilaksanakan pertemuan percakapan bertempat di kantor sinode yaitu tanggal 27 Agustus 2014 dengan semua dosen UKIT YPTK GMIM, kemudian pada tanggal 4 Oktober 2014 pertemuan percakapan dengan perwakilan Rektorat/Dosen UKIT YPTK GMIM dan Yayasan Wenas.Yang hadir dari YPTK GMIM ialah Pdt.Dr.R.A.D.Siwu, Ir.Ferry John Mailangkay, Pdt.Drs.Gills E.W.Kumaat, STh.MSi, Pdt.Dr.Jonely Ch.Lintong, Pdt.Dr.Karolina Augustien Kaunang.  Dalam dua pertemuan ini, kami menyampaikan kerinduan yang selama ini tidak pernah berubah ialah ‘rekonsiliasi’. Rentetan percakapan ini, menghasilkan undangan BPMS kepada UKIT YPTK GMIM untuk menghadiri  Pembukaan SMS Tahunan pada tanggal 7 Oktober 2014 di Kawangkoan. Inilah kali pertama, UKIT YPTK menghadiri sidang gerejawi setelah hampir 10 tahun. Utusan UKIT YPTK GMIM  adalah Pdt.Prof.Dr.W.A.Roeroe, Pdt. Dr.R.A.D.Siwu, MA,PhD, Pdt.Dr.Jonely Ch.Lintong, Pdt. Karolina Augustien Kaunang, Ir.Ferry John Mailangkay.  Pada tanggal 25 November 2014 diadakan pertemuan percakapan BPMS dengan para utusan YPTK GMIM dan Yayasan Wenas masing-masing 10 orang dosen sesuai dengan nama yang tertera dalam undangan.  Dari YPTK GMIM hadir hanya 8 orang : Pdt. Dr. R.A.D.Siwu, Dra Joula Kalangi,MSi, Elsye Lintong, SE, MSi, Pdt. Lientje Kaunang,D.Th, Pdt. Helena Tandiapa, MTeol, Pdt. Johanna Setlight, MTh, Pdt.Dr.Augustien Kaunang. Dua orang tidak hadir.  Selanjutnya diadakan percakapan khusus dengan Rektorat dan Pembina/Pengurus YPTK GMIM yaitu Pdt.Prof.Dr.W.A.Roeroe, Prof.Dr. Dicky Walalangi, Ir.Ferry John Mailangkay, Pdt.Dr.R.A.D.Siwu, Sonny Untu, MSi, Dra.Joula Kalangi,MSi, Denni H.R.Pinontoan, MTeol,  pada tanggal 10 Desember 2014.  Hari Selasa, 16 Desember 2014 diadakan ibadah menyambut Natal bersama BPMS GMIM, Sivitas UKIT YPTK GMIM, Sivitas UKIT Yayasan Wenas GMIM, bertempat di Auditorium Bukit Inspirasi Tomohon. Hari senin, 26 Januari 2015, Ketua dan Sekretrais BPMS bertemu dengan para dosen UKIT YPTK GMIM di Ruang Pertemuan UKIT YPTK GMIM , dan pada hari kamis, 29 Januari 2015 pertemuan percakapan BPMS GMIM dengan Pengurus YPTK GMIM, Rektorat,Dekanat,Pimpinan Program Studi, Pengurus Yayasan Wenas, Rektorat, Dekanat, Pimpinan Prodi., bertempat di Aula UKIT YPTK GMIM. Salah satu keputusan dalam pertemuan ini ialah Ibadah Syukur Dies Natalis ke-50 UKIT, tanpa memakai atribut akademik,  pada tanggal 20 Februari 2015 akan dirayakan bersama bertempat di gedung gereja Sion Tomohon. Tempat pelaksanaan ini diusulkan oleh Pdt.Prof.Dr.W.A.Roeroe. Katanya ‘di gereja Sion itu, UKIT ditahbiskan 50 tahun silam’.
18 Rekonsiliasi adalah istilah gereja.  Tuhan Allah mengasihi kita orang yang berdosa. Kita yang berdosa ini dikasihi-Nya, ada pendamaian. Jadi rekonsiliasi haruslah rekonsiliasi gerejawi,  bukan rekonsiliasi politik ‘win win solution’ ungkap Pdt. Prof.Dr. W.A.Roeroe dalam beberapa pertemuan terakhir ini dengan Ketua dan Sekretaris BPMS GMIM.  Bila substansi rekonsiliasi sudah jelas, maka hal-hal teknis akan mengalir dengan deras, seperti penyatuan pembelajaran, dan hal-hal manajerial.
19 Dalam pertemuan di Kantor Sinode pada tanggal 25 November 2015, antara BPMS GMIM dengan perwakilan dosen UKIT YPTK GMIM dan dosen UKIT Wenas, Ketua BPMS menegaskan bahwa “apa yang diputuskan oleh pemerintah, itu yang diamankan gereja’. Ketegasan ini disampaikannya kembali pada pertemuan terakhir di Aula UKIT, 29 Januari 2015.